Rapat Koordinasi Inovasi dan Kolaborasi Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Rabu, 02 Oktober 2019

Penyusunan Perda, Kampus Dilibatkan

BANDUNG, (PR).-

Keterlibatan unsur pentaheliks (Akademi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) dibutuhkan dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peradaban manusia.

Pj Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan, di lingkungan Pemprov Jabar ada lima hal pentiing di semua perangkat daerah. Yakni pilar regulasi, kelembangaan, sumber daya manusia (SDM), pilar pendanaan, dan networking iptek.

Menurut Daud, peran perguruan tinggi dalam pilar SDM penting untuk menunjang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, dan Biro Organisasi dalam merumuskan perencanaan.

“Pemetaannya, petanya, yang dibutuhkan BP2D (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) seperti apa, di sinilah nanti ada (Kolaborasi) BPSDM, BKD, Biro Organisasi, ditunjang oleh perguruan tinggi. Nah, Mengisi kebutuhan ini seperti apa, rencananya seperi apa, mau dipenuhi selama berapa lama, itu harus dirumuskan.” kata Daud dalam Rapat Koordinasi Inovasi dan Kolaborasi Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Selasa (1/10/2010).

Selain itu, Daud menambahkan, perguruan tinggi juga bisa menyokong pilar perndanaan. Namun, perlu dilakukan kajian kebutuhan pendanaan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mendukung akselerasi pembangunan dan pemeliharaan system penelitian serta pengembangan (litbang) atau riset di Jabar.

Menurut Daud, masih belum ada kejelasan terkait standardisasi biaya riset dalam rangka penyusunan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Oleh karena itu, dia menyarankan adanya diskusi dengan pihak perguruan tinggi yang lebih berpengalaman anggaran biaya riset.

“Mungkin bisa dirumuskan juga oleh para ahli di sini, ada dari perguruan tinggi yang sudah terbiasa melaksanakan riset. Kita bisa gambarkan kepada beliau-beliau, riset seperti apa yang bisa kita masukan ke dalam standar biaya kita. Ini memang perlu distandarisasi,” kata Daud.

Sekretaris BP2D Provinsi Jawa Barat Imam Solihin mengatakan, dihadirkannya pihak perguruan tinggi ini berangkat dari kepentingan naskah akademik dalam rangka penyusunan perda dan perkada. Rencananya pihaknya akan membentuk kelompok kerja (pokja) yang melibatkan perguruan-perguruan tinggi di Jabar.

“Hari ini kita mengundang dari pernguruan tinggi dan dari legislative serta juga dari perangkat dinas karena memang berkenaan dengan tentang betapa pentingnya naskah akademik untuk mendahului penyusunan perda dan perkada. Jadi kami mengundang perguruan tinggi untuk meminta bantuan SDM, nanti kami akan membentuk pokja, atas seizing pak sekda, dengan berisikan tinggi yang ada di Jabar,” tuturnya.

Rakor ini merupakan rakor keempat dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknlologi Hadir perwakilan dari Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung.

 

Sumber