Perkuat Program Pemerintah, Sekda Iwa: Perlu Koordinasi Pusat & Daerah

Kamis, 22 November 2018

BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa Membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) di Holiday Inn Pasteur Bandung, Kamis (22/11/18). 

Menurutnya, diperlukan upaya terus menerus dalam membangun sinergi, koordinasi, dan memperkuat sinkronisasi serta keterpaduan antara program-program pemerintah pusat dan permerintan daerah. Selain itu, keterlibatan dari kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah bagi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran serta mendorong produktivitas dan inovasi. 

"Kita harapkan nanti dari hasil seminar ini menjadi satu masukan dari Kementerian Keuangan dalam rangka pengalokasian anggaran. Tadi sudah disampaikan kondisi objektif di Jawa Barat dimana ada beberapa aspek yang perlu kita tingkatkan," ujar Iwa. 

Iwa menuturkan Pada Triwulan III tahun 2018, ekonomi Jawa Barat timbuh sebesar 5,58% dibanding periode yang sama tahun lalu dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III ini didukung oleh hampir semua lapanhan usaha yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 41,59%. 

"Dengan kondisi tersebut, tentunya kita harus tetap terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengetasan kemiskinan," tambahnya. 

Dana APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa melalui Dipa Kementrian/Lembaga yaitu sebesar 45,5 triliun rupiah, melalui dana transfer ke daerah sebesar 61,12 triliun rupiah. Kekuatan fisikal yang beradal dari dana Dipa, dana transfer ke daerah dan dana desa uang besar tersebut tentunya sangat diharapkan menjadi stimulus dalam proses pembangunan di Provinsi Jawa Barat. 

"Solusi kedepan sebagai visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, maka alokasi anggaran APBD yang sedang proses (tahun 2019) kita berusaha meninjeksi dan memberikan stimulus agar bisa mengurangi kemiskinan, indeks gini ratio juga mengatasi pengangguran," ujar Iwa.

"Sebagaimana terjadi di sebagian daerah, saat ini Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yang pertama, masih ada ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat dilihat dari indeks gini ratio Provinsi Jawa Barat pada Maret 2018 mengalami kenaikan menajdi 0,407 dibandingkan September 2017 (0,393), dan tentu berada diatasi gini ratio nasional sebesar 0,389," Iwa menambahkan.

Kedua, angkatan kerja di Jawa Barat pada agustus 2018 tercatat sebanyak 22,63 juta orang bertambah dibanding Agustus 2017, namun tidak diiringi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru menurun 0,42%.

Ketiga, presentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2018 tercatat sebesar 7,45%, menurun 0,38% dibanding September 2017, namun disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan cukup tinggi. Persentase penduduk miskin pada Maret 2018 di perkotaan sebesar 6,47% dan perdesaan sebesar 10,25%. 

"Berdasarkan hal itu, pelaksanaan APBN di Provinsi Jawa Barat seharusnya memberikan prioritas pada penanggulangan masalah-masalah tersebut. Pelaksanaan APBN harus diarahkan pada basis sektor-sektor potensial yang mampu memberikan nilai tambah dan berkesinambungan," tutup Iwa. 

Dengan tema "Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan", diharapkan seminar ini dapat menjadi sarana untuk mengingormasikan kebijakan ekonomi dan fisikal dengan lebih tepat, akurat, dan up to date. Selain itu, dimaksudkan juga untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kualiatas belanja negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

 

Sumber : HUMAS JABAR