Awal Juni Ini Realisasi APBD Jabar TA 2018 Capai 36,73%

Kamis, 21 Juni 2018

BANDUNG - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018 per 8 Juni 2018, mencapai 36,73% atau Rp12,4 Triliun lebih dari total anggaran Rp33,9 Triliun lebih. 

Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Moch. Iriawan di Ruang Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/6/18). Turut hadir dalam rapim Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa.

Rapim di hari pertama masuk kerja pasca-cuti Lebaran ini, adalah kali pertama bagi Iriawan sejak dirinya dilantik menjadi Pj. Gubernur Jawa Barat, 18 Juni 2018 lalu. Rapim ini dihadiri seluruh Pejabat Eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Dalam rapim, Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan, bahwa jumlah target murni Pendapatan Daerah pada APBD Jabar TA 2018 mencapai Rp31,9 Triliun lebih. Sementara jumlah Belanja Daerah mencapai Rp33,9 Triliun lebih. Artinya ada defisit sebesar Rp2 Triliun. 

"Defisit ini kita tutupi dari Silpa, yaitu dari sisa tender dan dari over target pendapatan," kata Iwa dalam paparannya di rapim.

Jumlah Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,5 Triliun lebih, Dana Perimbangan Rp14,3 Triliun lebih, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp31,1 Miliar lebih.

Sementara jumlah Belanja berasal dari Belanja Tidak Langsung Rp25,5 Triliun lebih. Terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta Belanja Langsung mencapai Rp8,4 Triliun. Terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Percepat Efektiftas BIJB Kertajati

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Barat Moch Iriawan ingin operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berjalan lebih efektif. Saat ini Bandara Kertajati baru melayani satu rute penerbangan, yaitu Kertajati-Surabaya dan Surabaya-Kertajati. Sementara maspakai penerbangan Lion Air rencananya baru akan terbang dari Kertajati mulai bulan depan.

“Kita harus mempercepat Bandara Kertajati ini betul-betul bandara terbesar kedua. Presiden sudah meresmikan dan itu (bandara) harus berjalan,” ungkap Iriawan.

Penerbangan dari Kertajati ke Surabaya dan sebaliknya dirasa belum efektif mempersingkat waktu tempuh perjalanan untuk tujuan Bandung-Surabaya dan Surabaya-Bandung. Karena kata Iriawan, orang Surabaya yang akan ke Bandung atau sebaliknya harus terlebih dahulu menempuh perjalanan hampir dua setengah jam dari Kertajati ke Bandung atau sebaliknya.

“Bagaimana dari Surabaya mau datang ke Bandung lewat Kertajati, sementara dari Kertajati ke Bandung hampir dua setengah jam. Penerbangan dari Surabaya ke Kertajati itu satu jam lima menit, kalau (Kertajati) ke Bandung satu jam 10 menit,” ujar Iriawan.

Untuk itu, Iriawan meminta pihak terkait agar mempercepat proses penyelesaian Tol Cisumdawu. “Makanya percepatan revitalisasi (Tol) Cisumdawu itu harus ada progressnya. Kalau bandara itu (Kertajati) sepi, ga bisa berkembang,” katanya.

Selain itu, terkait dengan pemberangkatan haji tahun ini ditargetkan Kertajati bisa memberangkatkan jemaah haji dari Sumedang dan Majalengka sebanyak lima kloter. Namun, hal ini masih terkendala masalah penerapan sistem imigrasi. Proses imigrasi saat ini hampir seluruhnya dilakukan di Indonesia.

“Kementerian Agama kurang bekernenan kalau (jemaah haji) diterbangkan dari Kertajati. Karena kesiapan daripada proses imigrasi yang cukup panjang. Karena sekarang jadi model juga, katanya dulu kalau haji itu hampir seluruhnya (imigrasi) diproses di Jeddah (Arab Saudi), tapi sekarang sudah sebagian besar di Indonesia,” tutur Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Eddy M Nasution dalam rapim.

Pada dasarnya, lanjut Eddy, Jawa Barat siap untuk menerbangkan jemaah haji dari Kertajati. Karena inisiasi penerbangan haji ini dari Presiden Jokowi. Biaya yang dibutuhkan untuk pemberangkatan lima kloter haji sekitar Rp 17 Miliar. Pihak Pemprov Jawa Barat pun siap menyediakan anggaran Rp 4 Miliar dan sisanya diharapkan berasal dari Kementerian Agama RI.

Menanggapi hal itu, Iriawan menginstruksikan agar permasalahan krusial yang menghambat – seperti imigrasi, bisa dibicarakan dengan pihak terkait dari Kementerian Agama. Terlebih pemberangkatan jemaah haji dari Kertajati ini sudah menjadi keinginan Presiden Jokowi.

“Saya pikir ini (pemberangkatan jemaah haji dari Kertajati) harus jalan. Karena kapan mau jalan pemberangkatan haji dari Kertajati kalau ga mulai. Tahun depan mungkin begitu lagi (masalah imigrasi) bicaranya,” pungkas Iriawan.

 

Sumber : HUMAS JABAR